Pendiri
Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari
Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani
(di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah
menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan
memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959
dan dimakamkan di sana. Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi
Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta.
Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut
hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak
saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan
namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat,
baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar
diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia
menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat
melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat
karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat
kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia,
Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong
penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan
patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi
pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif
dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi
propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran
masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan
kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Douwes Dekker
(Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, ia
mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran
nasionalisme Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan
mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini
untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda.
Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg
berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu
pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena
organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan
menggerakan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.
Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische
Partij ia pun ikut membentuk Komite Bumipoetra pada November 1913.
Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan
Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu
melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan
seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan
menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan
tersebut. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik
lewat tulisan berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku
Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk
Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Tulisan Seandainya Aku Seorang
Belanda yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker
itu antara lain berbunyi: "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak
akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita
sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu,
bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si
inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk
menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang
kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu!
Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan
kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander
diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada
kepentingannya sedikitpun". Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial
Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa
proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang) yaitu sebuah
hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang
untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. Douwes
Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo merasakan rekan seperjuangan
diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada
membela Soewardi. Tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut
rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerinah kolonial. Akibatnya
keduanya juga terkena hukuman internering. Douwes Dekker dibuang di
Kupang dan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau Banda. Namun mereka
menghendaki dibuang ke Negeri Belanda karena di sana mereka bisa
memperlajari banyak hal dari pada didaerah terpencil. Akhirnya mereka
diijinkan ke Negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari
pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami
masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Soewardi
Soeryaningrat berhasil memperoleh Europeesche Akte. Kemudian ia kembali
ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air ia mencurahkan perhatian di
bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih
kemerdekaan. Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan
seperjuangannya, ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak
nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional
Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan
rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan
tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak sedikit
rintangan yang dihadapi dalam membina Taman Siswa. Pemerintah kolonial
Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah
Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya,
sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Di tengah keseriusannya
mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Tamansiswa, ia juga
tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik
ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah
ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan
dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Sementara itu,
pada zaman Pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan
tetap dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat
(Putera) dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang
pimpinan di samping Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas
Mansur. Setelah zaman kemedekaan, Ki hajar Dewantara pernah menjabat
sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama
Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan
pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal
kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga
ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan
Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan
lain yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas
Gajah Mada pada tahun 1957. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor
Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di
Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kemudian oleh pihak penerus
perguruan Taman Siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya,
Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar
Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki
Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan
berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan
risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar
sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah
direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip
Nasional. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan
pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa
membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status
ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada
nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Konsep Pendidikan Tamansiswa :
Tamansiswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat
yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai
cita-citanya. Bagi Tamansiswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media
untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia
yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah
secara fisik, ekonomi, politik, dsb; sedangkan merdeka secara batiniah
adalah mampu mengendalikan keadaan. Tamansiswa anti intelektualisme;
artinya siapa pun tidak boleh hanya mengagungkan kecerdasan dengan
mengabaikan faktor-faktor lainnya. Tamansiswa mengajarkan azas
keseimbangan (balancing), yaitu antara intelektualitas di satu sisi dan
personalitas di sisi yang lain. Maksudnya agar setiap anak didik itu
berkembang kecerdasan dan kepribadiannya secara seimbang. Tujuan
pendidikan Tamansiswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin,
luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan
rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung
jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya.
Meskipun dengan susunan kalimat yang berbeda namun tujuan pendidikan
Tamansiswa ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau di
Barat ada “Teori Domein” yang diciptakan oleh Benjamin S. Bloom yang
terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik maka di Tamansiswa ada
“Konsep Tringa” yang terdiri dari ngerti (mengeta-hui), ngrasa
(memahami) dan nglakoni (melakukan). Maknanya ialah, tujuan belajar itu
pada dasarnya ialah meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang
dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkat-kan pemahaman tentang apa
yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa
yang dipelajarinya. Pendidikan Tamansiswa dilaksanakan berdasar Sistem
Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan
bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap
pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk
memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang
memberikan pelayanan kepada anaknya. Sistem Among tersebut berdasarkan
cara berlakunya disebut Sistem Tutwuri Handayani. Dalam sistem ini
orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru
disebut student centered. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan
lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada
anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh
pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau
pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak
untuk meluruskannya. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Tamansiswa
menyelanggarakan kerja sama yang selaras antartiga pusat pendidikan
yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan
masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling
berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem
pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau
Sistem Tripusat Pendidikan. Pendidikan Tamansiswa berciri khas
Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan
(menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat
maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada
keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung
harkat dan martabat setiap orang). Visi & Misi A. Visi Visi
persatuan Taman Siswa dan cabang-cabangnya adalah sebagian badan
Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan masyarakat serta penyelenggaraan
pendidikan dalam arti luas dalam bentuk perguruan. B. Misi : 1.
Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia . 2.
Mewujudkan masyarakat tertib damai salam dan bahagia sesuai masyarakat
merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mempertajam daya
cipta, rasa dan karsa manusia. C. Usahanya : 1. Dalam rangka
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia ,
cabang-cabang dapat bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Propinsi dan
Kabupaten / Kota membuka sanggar-sanggar budaya atau seminar-seminar
tentang kebudayaan. 2. Dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib damai,
salam dan bahagia cabang-cabang dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial
Propinsi / Kabupaten / Kota dan lembaga social tingkat Propinsi /
Kabupaten / Kota dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan
penyakit-penyakit masyarakat. 3. Dalam rangka menyelenggarakan
pendidikan dalam arti luas (pendidikan jalur formal, informal, dan non
formal) dalam bentuk perguruan, Cabang-cabang dapat bekerja sama dengan
Dinas Pendidikan Propinsi Kabupaten / Kota dalam rangka mengentaskan
kebodohan, memeratakan kualitas pendidikan. Cabang-cabang dapat
menyelenggarakan : 1. Pendidikan jalur formal dari T. Indria sampai
dengan Perguruan Tinggi baik umum maupun kejuruan. 2. Pendidikan jalur
informal berupa nasehat, petuah, dan keteladanan hidup tertib damai
salam dan bahagia terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat umum.
3. Pendidikan jalur nonformal berupa : sarasehan, seminar,
ceramah-ceramah tentang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / Kelompok
Belajar), menyelenggarakan Paket A,B,C Pemberantasan aksara kursus,
kursus, dsb.
Ki Hajar dewantara
Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang (menurut Ki Hajar Dewantara menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif)).
